Selain itu, pemerintah juga menyiapkan berbagai bentuk dukungan proyek (project support) seperti:
-
Viability Gap Fund (VGF) untuk menjamin kelayakan finansial proyek,
-
Penyediaan lahan oleh pemerintah, dan
-
Kepastian hukum kontrak KPBU.
Hal ini diharapkan mampu mengurangi risiko investasi dan meningkatkan daya tarik proyek bagi investor global.
Peluang dan Tantangan
Pakar infrastruktur menilai bahwa target ambisius ini hanya akan tercapai jika pemerintah mampu menjaga iklim investasi yang kondusif, termasuk kepastian hukum, stabilitas makroekonomi, serta percepatan perizinan.
Baca Juga: Galuga Menggeliat: Hasani Dorong Perombakan Total TPAS Bogor
“Skema KPBU butuh jaminan transparansi dan kepastian pengembalian modal. Investor ingin melihat bahwa proyek yang ditawarkan benar-benar siap secara teknis dan administratif,” ujar salah satu analis senior.
Ke depan, pemerintah juga perlu memperkuat kapasitas daerah dalam menyusun dan mengusulkan proyek, agar APBD dapat mendukung target pembangunan nasional secara terintegrasi.