Catatan fakta.com -, Jakarta – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyampaikan niat untuk melonggarkan kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang selama ini menjadi syarat utama dalam berbagai sektor industri. Kebijakan ini disebut sebagai bentuk penyesuaian terhadap tantangan global, termasuk respons terhadap tarif impor Amerika Serikat (AS).
Menanggapi wacana pelonggaran tersebut, Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Masaki Yasushi, menyampaikan dukungan dari kalangan bisnis Jepang. Menurutnya, kebijakan TKDN memang penting untuk melindungi industri dalam negeri, tetapi pada praktiknya kerap menimbulkan kendala bagi investor asing, termasuk perusahaan Jepang.
Jepang: Kami Hormati TKDN, Tapi Pelonggaran Akan Membantu
“Bagi kami, bagi perusahaan-perusahaan Jepang, kami selalu menghormati persyaratan konten lokal. Namun terkadang memang sulit bagi perusahaan Jepang untuk memenuhi semua permintaan tersebut. Karena itu, kami menyambut baik langkah pelonggaran persyaratan konten lokal ini,” ujar Yasushi saat diwawancarai CNBC Indonesia, Minggu (8/6/2025).
Baca Juga: Visa Fast Track Rp16 Juta ala Trump, Cara Baru Masuk AS Lebih Cepat
Yasushi menambahkan, penting untuk menemukan keseimbangan antara proteksi industri dalam negeri dan daya tarik bagi investor asing. Ia percaya bahwa pelonggaran TKDN bisa menjadi strategi win-win solution.
"Jadi, saya pikir kita perlu keseimbangan yang baik. Secara umum, kami menyambut baik tren pelonggaran persyaratan kandungan lokal ini dan saya ingin melihat, dari industri ke industri, atau produk ke produk, apa dampak dari kebijakan ini," jelasnya.
Respon Dunia Usaha Jepang Positif
Perusahaan-perusahaan Jepang diketahui telah lama berinvestasi di Indonesia, terutama di sektor otomotif, elektronik, dan manufaktur. Meski menghormati kebijakan lokal, sering kali mereka menghadapi hambatan teknis maupun pasokan lokal yang belum memadai untuk memenuhi standar TKDN.
Baca Juga: Gelang Emas Islami, Perpaduan Elegansi dan Makna Spiritual yang Semakin Diminati
Dengan adanya pelonggaran ini, peluang investasi baru dari Jepang pun diyakini akan meningkat. Yasushi menyebut bahwa perusahaan Jepang akan lebih terbuka dalam mempertimbangkan ekspansi atau penanaman modal tambahan di Indonesia.
Prabowo: TKDN Harus Realistis
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto secara terbuka menyatakan bahwa aturan TKDN yang terlalu ketat justru dapat melemahkan daya saing Indonesia. Menurutnya, fleksibilitas kebijakan sangat dibutuhkan untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang kompetitif di era global.
“Tolong para menteri saya sudahlah realistis. TKDN dibikin yang realistis saja. Masalah kemampuan dalam negeri, masalah luas, pendidikan, iptek, sains, ini masalah yang nggak bisa diselesaikan hanya dengan regulasi TKDN,” kata Prabowo dalam acara Sarasehan Ekonomi bersama Presiden RI di Jakarta, Minggu (8/6/2025).
Baca Juga: Pulau Gag, Surga Tersembunyi Raja Ampat Kaya Teripang, Tambang Nikel, dan Tradisi Bahari
Pernyataan tersebut menunjukkan keinginan kuat dari pemerintah untuk melakukan reformasi kebijakan industri agar tidak membebani pelaku usaha, baik lokal maupun internasional, dalam proses pengadaan maupun produksi.
Dampak Strategis Terhadap Investasi dan Perdagangan
Langkah pelonggaran TKDN dinilai bisa memberi stimulus tambahan bagi perjanjian perdagangan internasional, seperti perundingan Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) yang hampir rampung.
Kebijakan ini juga dipandang sebagai cara untuk menarik investor baru, terutama dari negara-negara maju yang selama ini mempertimbangkan efisiensi dan kemudahan regulasi dalam memilih lokasi investasi.