Catatanfakta.com -, Jakarta – Kongres PDI Perjuangan (PDIP) yang hingga kini belum digelar akhirnya mulai terungkap penyebabnya. Pembenahan internal partai menjadi alasan utama di balik penundaan pelaksanaan kongres yang seharusnya menjadi momen penting bagi partai berlambang banteng tersebut.
Bendahara Umum PDIP Olly Dondokambey mengatakan bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tengah mencermati situasi internal dan eksternal partai pasca pelaksanaan pilkada. Hal ini dilakukan demi memastikan kongres berjalan lancar dan aman.
"Nggak ada yang ditunggu. Kadang-kadang Ibu Megawati selalu melihat suasana. Kita baru habis pilkada, ada hal-hal yang harus kita benahi secara internal, supaya Kongres itu berjalan aman," kata Olly kepada wartawan di GKI Pondok Indah, Jakarta Selatan, Sabtu (31/5/2025).
Baca Juga: Sosialisasi ODOL Dimulai, Korlantas Polri Sasar Pemilik Kendaraan dan Proyek Pemerintah
Meski belum ditentukan tanggal pasti, Olly memastikan bahwa kongres akan tetap dilaksanakan tahun ini, bahkan tidak menutup kemungkinan diadakan pada akhir tahun 2025.
"Kongres sudah diputuskan oleh Ibu Megawati digelar tahun 2025. Tanggal dan bulannya akan diputuskan nanti. Bisa saja akhir tahun, yang penting kita rapat dan putuskan tahun ini harus kongres," lanjutnya.
Arus Bawah Dukung Megawati Lanjutkan Kepemimpinan
Sementara itu, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menegaskan bahwa keputusan mengenai waktu pelaksanaan kongres berada sepenuhnya di tangan Megawati, sesuai anggaran dasar dan rumah tangga partai. Namun, Djarot mengungkapkan bahwa arus bawah partai menghendaki Megawati tetap menjabat sebagai ketua umum untuk periode mendatang.
"Arus bawah menghendaki ketua umum tetap Ibu Megawati Soekarnoputri. Kongres hanya akan mengukuhkan beliau sebagai ketua umum dan memberikan wewenang penuh untuk menyusun kepengurusan DPP 2025-2030," kata Djarot usai upacara Hari Lahir Pancasila di Masjid At Taufiq, Jakarta Selatan, Minggu (1/6/2025).
Djarot juga menyampaikan bahwa selama bulan Juni, PDIP akan menggelar berbagai kegiatan budaya dan olahraga dalam rangka memperingati Bulan Bung Karno, termasuk pementasan wayang kulit, kesenian tradisional, hingga acara Soekarno Run di Bandung dan Solo.
Soal Sekjen Pengganti Hasto, Djarot: Hak Prerogatif Ketum
Terkait posisi Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Djarot menyebut bahwa keputusan berada sepenuhnya pada ketua umum terpilih nantinya. Menurutnya, kongres hanya memilih ketua umum, sementara penyusunan kepengurusan — termasuk siapa yang menjadi sekjen — merupakan hak prerogatif ketum.
Baca Juga: Sentuh Patung Buddha di Borobudur, Macron Picu Kontroversi Kunto Bimo
"Ketua umum terpilih mempunyai hak penuh menyusun kepengurusan, termasuk sekjen. Jadi bukan hanya sekjen, semua posisi akan ditentukan oleh ketua umum," jelasnya.
Ketika ditanya soal peluang Hasto Kristiyanto kembali menjabat sebagai Sekjen PDIP, Djarot memilih tidak berspekulasi.
"Wah, itu kita tidak bisa menduga-duga. Tapi yang jelas, sekjen saat ini masih Pak Hasto," ujarnya.