Catatan fakta -, Jakarta, – Media asing asal Singapura, Channel News Asia (CNA), tiba-tiba menyoroti langkah kontroversial Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Dalam artikel berjudul “Innovative or 'dangerous'? Indonesia's local leaders raise eyebrows with vasectomy-for-aid and other schemes”.
CNA membahas bagaimana para pemimpin daerah Indonesia semakin berani membuat gebrakan kebijakan – termasuk program-program nyentrik dan mengundang pro-kontra.
Dedi Mulyadi menjadi pusat perhatian karena dua program yang menuai sorotan: kamp pelatihan bergaya militer untuk siswa pelanggar aturan dan insentif vasektomi bagi penerima bantuan sosial.
Baca Juga: Zelensky Siap Temui Putin di Turki, Sinyal Perang Ukraina-Rusia Hampir Tamat?
Kamp Militer untuk Siswa SMP
Dalam laporan CNA yang dikutip Senin (12/5/2025), digambarkan puluhan remaja laki-laki berseragam hijau tengah berbaris di lapangan Purwakarta.
Mereka bukan prajurit, melainkan siswa SMP yang dinilai bermasalah dan mengikuti pelatihan disiplin selama 14 hari. Program ini diklaim Dedi sebagai solusi untuk mendisiplinkan anak-anak muda.
“Jika Anda seorang pemimpin, Anda harus sekuat batu karang. Jika Anda memiliki pikiran dan ide, jangan pernah menyerah,” ujar Dedi dalam kutipan CNA.
Dengan anggaran Rp 6 miliar dan target 2.000 siswa, program ini melibatkan militer dan polisi nasional, yang sontak memicu reaksi keras dari anggota parlemen serta aktivis HAM. Mereka mempertanyakan apakah pendekatan militer adalah cara terbaik mendidik generasi muda.
Baca Juga: Cak Imin Soroti Masalah Kemiskinan dan Pengangguran: Pemerintah Butuh Strategi Adaptif
Vasektomi Jadi Syarat Bantuan Sosial
Kontroversi tak berhenti di sana. Dedi juga memicu perdebatan dengan kebijakan yang mendorong pria miskin untuk menjalani vasektomi demi mendapat bantuan sosial.
“Ini bukan paksaan, tapi undangan untuk bertanggung jawab bersama,” tulis CNA mengutip pernyataan Dedi.
Program ini menawarkan insentif tunai sebesar Rp 500.000 bagi pria yang bersedia disterilkan, dengan latar belakang upaya pengendalian populasi di provinsi terpadat di Indonesia yang kini dihuni lebih dari 50 juta jiwa.
Baca Juga: Dedi Mulyadi Kirim Siswa Nakal ke Barak Militer, Menteri HAM: Ini Bukan Pelanggaran HAM
Bukan Dedi Saja yang Disorot
CNA juga menyoroti langkah kebijakan dari beberapa pemimpin daerah lain, seperti Gubernur Jakarta Pramono Anung yang mewajibkan PNS menggunakan transportasi umum dan berswafoto sebagai bukti sejak 30 April.
Meskipun bertujuan mengurangi kemacetan dan polusi udara, program ini dikritik karena kurangnya sanksi bagi lebih dari 50.000 ASN yang tidak mematuhi kebijakan.