catatanfakta.com - Pemerintah Kabupaten Bogor menunjukkan respons cepat dan serius terhadap sejumlah Instruksi Presiden (Inpres) yang bertujuan mendukung ketahanan pangan nasional dan mempercepat pembangunan infrastruktur pertanian.
Melalui rapat khusus yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Bogor, Jaro Ade, di Ruang Rapat Wabup, Cibinong, Selasa 15 April 2025, langkah-langkah konkret mulai dibahas bersama jajaran dinas terkait.
Dalam rapat yang dihadiri oleh unsur penting dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah seperti Bappedalitbang, BPKAD, Distanhorbun, DKP, DPUPR, dan Disdagin ini, Pemkab Bogor fokus membedah tiga Inpres yang dikeluarkan Presiden RI tahun 2025.
Baca Juga: Pakansari Siap Bersinar, Pemkab Bogor Ubah Wajah PKL Jadi Bintang Kuliner Malam
Inpres tersebut meliputi percepatan pembangunan jaringan irigasi, penguatan peran penyuluh pertanian, serta pengelolaan cadangan beras pemerintah sebagai langkah nyata menuju swasembada pangan nasional.
Wakil Bupati Bogor, Jaro Ade, menegaskan kesiapan Pemkab Bogor untuk menjalankan seluruh isi instruksi tersebut. “Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2025 kami tindak lanjuti dengan menyediakan program pendukung, alokasi anggaran, percepatan izin, serta penyediaan lahan siap bangun. Kami juga akan memperkuat kelembagaan pengelola irigasi agar jaringan yang dibangun bisa dikelola dengan baik setelah serah terima dari pemerintah pusat,” ungkap Jaro Ade dengan tegas.
Lebih lanjut ia menjelaskan, dalam menanggapi Inpres Nomor 3 tahun 2025, pihaknya segera menyiapkan data dan proses pengalihan ASN penyuluh pertanian dari daerah ke Kementerian Pertanian, serta mendorong peran aktif penyuluh dalam mendampingi petani dan meningkatkan kapasitas kelembagaan pertanian lokal. “Penyuluh pertanian adalah ujung tombak di lapangan. Mereka perlu diperkuat, difasilitasi, dan diberdayakan agar program swasembada pangan bisa berjalan efektif,” tambahnya.
Baca Juga: Pemkab Bogor Segera Bentuk Satgas Berantas Premanisme, Siap Wujudkan Keamanan Maksimal
Menyinggung Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2025, Jaro Ade menekankan pentingnya kolaborasi lintas lembaga untuk pengelolaan gabah dan beras dalam negeri. “Kami bersama OPD akan intensifkan koordinasi dengan Forkopimda untuk memastikan pengadaan dan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah berjalan lancar dan tepat sasaran. Ini bukan hanya soal stok pangan, tapi juga soal peningkatan pendapatan petani dan penguatan ekonomi lokal,” ujar Jaro Ade.
Langkah cepat Pemkab Bogor ini mencerminkan keseriusan daerah dalam menyukseskan agenda strategis nasional. Tanpa perlu menunggu lama, rencana aksi di tingkat kabupaten telah mulai disusun secara sistematis untuk menjamin keberhasilan implementasi Inpres di lapangan.
Dengan sinergi yang kuat antara pusat dan daerah, serta dukungan dari seluruh elemen masyarakat, harapan untuk menciptakan ketahanan pangan yang kokoh dan mandiri semakin nyata di Kabupaten Bogor.