catatanfakta.com - Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, menyuarakan desakan tegas kepada Pemerintah Daerah untuk mengusut secara menyeluruh dugaan pungutan liar (pungli) yang terjadi saat momentum Lebaran, khususnya pemotongan dana kompensasi bagi sopir angkot di wilayah jalur Puncak.
Sastra menilai bahwa kasus ini tidak bisa dianggap remeh karena berpotensi melibatkan oknum kepala desa hingga Aparatur Sipil Negara (ASN). Ia menyatakan pentingnya pengusutan yang menyeluruh agar tidak ada pihak yang menjadi korban dan kebenaran bisa benar-benar terungkap.
“Jangan sampai nanti ada dari ASN kita yang dianggap kurang baik,” ujarnya kepada wartawan pada Selasa, 8 April 2025. Ia juga menekankan perlunya membuka semua fakta secara transparan agar tidak ada pihak yang dirugikan oleh tindakan segelintir oknum. “Supaya jelas, terang seperti apa kronologinya dan tidak ada yang dirugikan,” sambungnya.
Baca Juga: Ketua DPRD Kab Bogor Soroti Peran Media Sosial dalam Penanganan Banjir Puncak
Ketua DPRD itu juga memberikan dukungan terhadap langkah awal yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Ia merespons positif komitmen Bupati Bogor dalam menindaklanjuti laporan tersebut. “Kemarin sudah disampaikan oleh Pak Bupati bahwa akan dicek lagi, akan dikroscek kebenarannya seperti apa,” tutupnya.
Dugaan pungli yang menyasar kompensasi sopir angkot pada masa arus mudik dan balik Lebaran ini telah menimbulkan keprihatinan berbagai pihak. Harapannya, langkah cepat dan serius dari Pemda dapat memberi kejelasan hukum dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, terutama mereka yang menggantungkan hidup dari sektor transportasi lokal.