catatanfakta.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor bekerja sama dengan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) memulai langkah strategis dalam upaya membangun sistem transportasi terintegrasi yang lebih baik untuk masyarakat Kabupaten Bogor.
Inisiatif ini didiskusikan dalam rapat koordinasi yang berlangsung pada Selasa (21/1/2025) di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
Tujuan utama program ini adalah menghubungkan angkutan umum massal dengan moda transportasi lain agar konektivitas antarwilayah seperti Cibinong, Ciawi, hingga Puncak semakin mudah dan efisien.
Baca Juga: Pemkab Bogor Dorong Peningkatan Keimanan dengan Inovasi Literasi Selasa Membaca
Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, menyatakan bahwa rencana pengembangan sistem transportasi ini telah lama dinantikan masyarakat.
“Pengintegrasian angkutan massal ini sangat penting. Kami mendukung sepenuhnya, terutama untuk menciptakan akses yang lebih terstruktur bagi masyarakat dari wilayah seperti Jakarta menuju Bogor hingga kawasan Puncak,” ujar Ajat Rochmat.
Tidak hanya itu, Pemkab Bogor juga merencanakan pembangunan fasilitas pendukung seperti area park and ride dan halte modern di sejumlah lokasi strategis, termasuk kawasan Summarecon dan rest area.
Baca Juga: Ahmad Samsudin, Guru Inspirasi dari SLB Mekarsari 1 Cibinong, Dapat Hadiah Umroh dari Pemkab Bogor
Fasilitas ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam berpindah moda transportasi, sekaligus menunjang penataan wilayah sekitar agar lebih tertata.
Suharto, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPTJ, mengungkapkan bahwa kolaborasi antara BPTJ dan Pemkab Bogor adalah bagian penting dalam penataan sistem angkutan umum di kawasan ini.
“Kami masih melakukan kajian terkait lokasi dan layanan transportasi, khususnya untuk rute penting seperti Cibinong hingga Ciawi dan Cisarua. Penataan ini juga akan melibatkan operator angkutan untuk memberikan layanan yang lebih baik,” jelas Suharto.
Salah satu poin menarik dalam diskusi ini adalah skema dukungan BPTJ selama tiga tahun berupa stimulus maksimal untuk membantu integrasi transportasi di wilayah Bogor.
Setelah periode tersebut, pengelolaan sistem ini akan sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah daerah.