catatanfakta.com - Kementerian Dalam Negeri meminta Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mempercepat realisasi anggaran Pilkada Serentak 2024.
Hal ini diungkapkan oleh Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Horas Maurits Panjaitan, dalam rapat asistensi tahapan pertama terkait pendanaan Pilkada Serentak tahun 2024 di Jakarta, pada hari Senin, 15 Juli 2024.
Maurits menegaskan bahwa bagi daerah yang sampai saat ini belum menyalurkan seluruh anggaran Pilkada agar segera menyelesaikannya, mengingat urgensi tahapan Pilkada sudah berjalan.
Baca Juga: Kemenag Gandeng Kemendagri dan Pengadilan Agama Tangani Pernikahan Tidak Tercatat
Menurut peraturan perundang-undangan, anggaran Pilkada Serentak seharusnya telah selesai disalurkan paling lambat 5 bulan sebelum tahapan pemungutan suara.
"Pada kesempatan itu, pihak Kementerian Dalam Negeri memaparkan perkembangan data terkait penyaluran pendanaan Pilkada Serentak per hari Minggu (14/7/2024).
Pertama, sejumlah 541 Pemda di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) senilai total Rp28,73 triliun," ungkapnya.
Baca Juga: Kemendagri Apresiasi Universitas Mulawarman Dalam Meningkatkan Inovasi Daerah di Kaltim
Dari 541 Pemda tersebut, penyaluran hibah pendanaan Pilkada ke KPUD yang telah terealisasikan senilai Rp22,11 triliun.
Terkait hal ini, Maurits mengingatkan Pemda agar memperhatikan pentingnya peran dan dukungan dalam menyukseskan Pilkada Serentak 2024 yang akan segera berlangsung.
Pihaknya meminta Pemda berkomitmen menyamakan persepsi, menciptakan stabilitas politik yang kondusif, serta memberikan dukungan kepada penyelenggara dan pihak keamanan.
Baca Juga: Pendaftaran Seleksi Pantarlih Pilkada 2024 Segera Dibuka
Hal itu demi menciptakan rasa aman bagi masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat, demi kelancaran penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 di seluruh pemerintah daerah.