Catatanfakta.com - Pada Selasa 7 November 2023, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) telah memutuskan untuk memberhentikan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dari jabatannya.
Putusan ini dikeluarkan setelah MKMK menemukan bahwa Anwar Usman melakukan pelanggaran Sapta Karsa Hutama Prinsip Ketakberpihakan, Prinsip Integritas, Prinsip Kecakapan dan Kesetaraan, Prinsip Independensi, dan Prinsip Kepantasan dan Kesopanan.
Pemberhentian tersebut menuai beragam tanggapan dari berbagai pihak, termasuk dari Anggota MKMK Bintan R. Saragih yang memberikan pendapat berbeda (dissenting opinion).
Bintan menyatakan bahwa pemberhentian tidak dengan hormat seharusnya dijatuhkan terhadap Anwar Usman karena telah melakukan pelanggaran berat.
Baca Juga: Jokowi Menandatangani Keppres Pemberhentian Jabatan Firli sebagai Ketua KPK
Meskipun begitu, putusan MKMK tetap harus dihormati dan dilaksanakan. Implikasi dari pemberhentian ini tentu saja akan dirasakan oleh peradilan konstitusi di Indonesia.
Pertama-tama, pemberhentian Anwar Usman sebagai Ketua MK akan berdampak pada kinerja Mahkamah Konstitusi itu sendiri.
Meskipun Wakil Ketua MK akan memimpin penggantian pimpinan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan, proses ini tentu akan memerlukan waktu dan sumber daya yang tidak sedikit.
Baca Juga: Ibrahim Risyad dan Salshabilla Adriani Resmi Menikah: Kisah Cinta yang Menginspirasi
Jika proses ini tidak berjalan dengan baik, maka kinerja Mahkamah Konstitusi yang merupakan institusi penting dalam sistem peradilan konstitusi di Indonesia dapat terganggu.
Kedua, dengan tidak diperkenankan terlibat dalam pengambilan keputusan di beberapa jenis perselisihan hasil pemilihan seperti Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan, maka Anwar Usman tentu kehilangan kesempatan untuk memberikan sumbangsihnya dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut.
Terakhir, pemberhentian Anwar Usman sebagai Ketua MK juga menjadi sebuah pengingat bagi para pejabat publik bahwa mereka harus selalu bertindak dengan integritas dan independensi.
Baca Juga: Mahalini dan Kontroversi Setelah Operasi Hidung Terbaru
Hal ini penting karena peradilan konstitusi merupakan institusi yang memiliki peran penting dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang baik dan membuat keputusan yang tepat dalam menyelaraskan kepentingan publik dan negara.