catatanfakta.com - Kabupaten Bogor kembali mendapatkan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK-RI Perwakilan Jawa Barat untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LHP LKPD) pada tahun anggaran 2023.
Predikat WDP ini merupakan ketiga kalinya secara berturut-turut diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Bogor oleh BPK-RI.
Namun, Opini WDP pada laporan keuangan 2023 diberikan karena terdapat sejumlah temuan kerugian negara di beberapa instansi di Kabupaten Bogor, termasuk dalam hal ini adalah temuan adanya pungutan liar (pungli) dalam penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) oleh 129 kepala sekolah SD dan SMP.
Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto, menyatakan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti LHP LKPD 2023 bersama Pemerintah Kabupaten Bogor.
Rekomendasi dari DPRD Kabupaten Bogor atas temuan ini juga akan disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Bogor untuk ditindaklanjuti.
Wakil Sekjen Partai Gerindra ini menjelaskan bahwa semua langkah strategis akan diambil oleh DPRD Kabupaten Bogor untuk mengatasi permasalahan ini. Menurut Rudy, kerugian negara harus diatasi secepatnya.
Sebelumnya, Pj. Bupati Bogor Asmawa Tosepu bersama Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Suryanto Putra telah menerima audiensi dari tim monitoring Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat pada Kamis (13/6/2024).
Setelah audiensi tersebut, Pj. Bupati Bogor berjanji akan menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LHP LKPD) pada tahun anggaran 2023.
Tindak lanjut LHP LKPD tahun 2023 juga dilakukan pada pengumpulan para Kepala Sekolah di bawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor dan Perangkat Daerah untuk menginvestigasi temuan dari BPK-RI Perwakilan Jawa Barat.
Kabupaten Bogor telah menjadi sorotan publik terkait temuan pungli dalam dana BOS yang melibatkan 129 kepala sekolah SD dan SMP. Pungutan liar tersebut dinilai merugikan negara dan harus diatasi secepatnya.
Hal ini juga menunjukkan bahwa selama ini masih terdapat kelemahan dalam sistem pengawasan dan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) oleh Pemkab Bogor.