catatanfakta.com - Jusuf Kalla (JK), Ketua Dewan Kehormatan Badan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (BPP-KKSS) berbicara tentang bahaya mengambil sponsor politik dari perusahaan China di Indonesia.
Saat ini, situasi tersebut membuka peluang bagi China untuk menguasai dunia usaha Indonesia.
Menurut JK, hal tersebut terjadi karena pemilihan kepala daerah membutuhkan dana yang besar, sementara hanya perusahaan China yang bisa memberikan dukungan dana besar untuk kampanye.
Baca Juga: Nicole Shanahan: Pengacara dan Pengusaha Teknologi Silicon Valley yang Terjun ke Dunia Politik
Namun, JK menekankan bahwa hal itu harus diubah. Pribumi juga memiliki kemampuan, tetapi sering menjadi malas untuk mendukung.
JK juga menyinggung soal dominasi kekuasaan saat ini yang menghasilkan gubernur yang dipilih berdasarkan kekuasaan dan uang, mengurangi peluang orang-orang yang pintar dan mampu untuk memimpin.
Menurutnya, akan sangat berbahaya jika cara berpikir ini tidak diubah.
Baca Juga: Fenomena Politik Jakarta: Deretan Nama Beken Gagal Berjaya di Senayan!
Hal ini lengkap dengan pernyataannya bahwa, "Politik perlu diatur, jika tidak maka korupsi akan menjadi semakin besar." JK menekankan bahwa pengusaha lokal harus diberi kesempatan untuk berkontribusi dalam proyek-proyek negara tanpa harus bertarung dengan perusaha-an asing yang dapat mengambil alih dunia usaha Indonesia.
Dalam perkembangan terbaru, Indonesia telah menandatangani sejumlah proyek dengan perusahaan Tiongkok. Namun, jumlah orang Indonesia yang dilibatkan dalam proyek tersebut menjadi sorotan publik.
Di sisi lain, JK menyarankan agar pemerintah memperkuat pengusaha lokal dengan mempermudah iklim usaha dalam negeri dan menawarkan lebih banyak dukungan dana untuk proyek-proyek lokal.
Baca Juga: Pertemuan Makan Malam Surya Paloh dan Jokowi di Istana Negara Membuka Tirai Spekulasi Politik
Dalam pandangan JK, perlu ada keseimbangan antara pengusaha lokal dan asing di Indonesia, agar pertumbuhan ekonomi bisa terus terjaga dan kesempatan kerja diberikan pada masyarakat Indonesia secara merata.