Catatanfakta.com - Sengketa hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi pada Maret-April 2024 telah selesai.
Namun, bukan berarti perdebatan seputar hasil sengketa juga berakhir.
Sebaliknya, masih ada berbagai pertanyaan dan perdebatan mengenai arah putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa tersebut.
Baca Juga: Fan War Badarawuhi vs Siksa Kubur: Kontroversi yang Membawa Keuntungan
Menariknya, Mahkamah Konstitusi baru-baru ini meminta para pihak dalam sengketa untuk memberikan kesimpulan, sebuah langkah baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya.
Terlebih lagi, Mahkamah memeriksa saksi-saksi dari pihak pemerintah seperti Menteri Keuangan, Menteri Sosial, dan Menteri Koordinator untuk memberikan klarifikasi atas beberapa dalil gugatan.
Walaupun tidak relevan dengan sengketa, tindakan Mahkamah tersebut menunjukkan keseriusan dan keberpihakan dalam menangani sengketa hasil Pilpres.
Dalam mengadili sengketa, Mahkamah Konstitusi tidak hanya terfokus pada waktu penyelesaian, tetapi mengutamakan substansi pokok permohonan.
Selain itu, Mahkamah juga mengaktifkan naluri "judicial activism" hakim dalam mencari dan menemukan kebenaran dari semua dalil gugatan yang diajukan.
Namun, perlu diingat bahwa sengketa Pilpres adalah sengketa hasil pemilu, bukan sengketa proses pemilu.
Baca Juga: Lebaran Seru Di Rivera Bogor Akan Ada Wahana Baru
Oleh karena itu, Mahkamah hanya memeriksa penetapan perolehan suara hasil pemilu oleh KPU, bukan proses pemilu itu sendiri.
Meskipun belum ada kepastian mengenai putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa Pilpres 2024, kita bisa menelaah dan memperkirakan arah putusannya.