catatanfakta.com - Jakarta, 22 Januari 2024, Cawapres nomor urut dua, Gibran Rakabuming Raka, menegaskan komitmennya untuk memberantas Izin Usaha Pertambangan (IUP) perusahaan tambang nakal yang melanggar peraturan.
Pernyataan tegas Gibran disampaikannya pada sesi debat keempat Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center, Jakarta, pada Minggu (21/1).
"Saya sangat simpel dalam menyelesaikan masalah ini. IUP nya dicabut, izinnya dicabut. Sesederhana itu," ungkap Gibran dengan lugas.
Keputusan tersebut, menurut Gibran, didasarkan pada prinsip-prinsip UUD 1945 pasal 33 ayat 3 dan 4, serta sila keempat dan kelima Pancasila.
Dalam landasan tersebut, dijelaskan dengan tegas bahwa sumber daya alam harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
"Sesuai dengan UUD 1945 pasal 33 ayat 3 dan 4, dan juga Pancasila sila 4 dan 5, kita ingin sumber daya alam ini dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat," sambung Gibran.
Baca Juga: Gibran Rakabuming Raka Gandeng Humor dan Santai, Debat Cawapres 2024 Jadi Penuh Warna!
Tak hanya itu, Gibran juga merujuk pada regulasi Permen Investasi Nomor 1 tahun 2022 yang mengatur Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan di Bidang Penanaman Modal antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah.
Menurutnya, langkah ini diambil agar perusahaan-perusahaan besar tidak hanya beroperasi secara independen, tetapi juga terlibat dalam kolaborasi dengan pengusaha dan UMKM lokal.
"Implementasi Peraturan Investasi Nomor 1 Tahun 2022 harus dilaksanakan. Pokoknya, tujuannya adalah agar perusahaan-perusahaan besar dapat berkolaborasi dengan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) setempat". jelasnya
"Jadi, mereka tidak hanya tumbuh secara mandiri, tetapi juga turut berkontribusi dalam pengembangan komunitas lokal, pengusaha setempat, dan UMKM di daerah tersebut," ungkapnya. tambahnya kembali.
Dengan langkah-langkah ini, Gibran menunjukkan komitmennya untuk menghasilkan perubahan positif dalam pemanfaatan sumber daya alam demi kesejahteraan masyarakat.