Catatanfakta.com -- Pertamina Patra Niaga baru-baru ini mengajukan gugatan sebesar Rp14,8 miliar terhadap 400 SPBU yang mengalihkan Pertalite dan Solar untuk kepentingannya sendiri. Dalam rapat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI, Direktur PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan mengungkapkan, perseroan memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan baik.
Langkah yang dilakukan Pertamina Patra Niaga berhasil mencegah penyalahgunaan 300.000 kiloliter bahan bakar. Perusahaan juga bekerja sama dengan aparat penegak hukum melaporkan 430 tersangka penyalahgunaan BBM sehingga menghasilkan 406 laporan penyalahgunaan JBKP (BBM Jenis Penugasan Khusus) dan JBT (Jenis BBM Tertentu).
Lebih lanjut, Riva menjelaskan, Pertamina Patra Niaga telah memblokir 228.000 pemohon BBM bersubsidi. Setelah ditelusuri lebih lanjut, pihak perusahaan menemukan para pelamar tersebut tidak terdaftar di Korlantas Polri dan masih dalam proses penilaian di Samsat. Sedangkan 32.000 pemohon diblokir karena berbagai alasan utama seperti ketidaksesuaian data dengan Korlantas, dugaan penjualan kembali atau duplikat pembelian BBM bersubsidi, dan penyerahan foto kendaraan palsu.
Baca Juga: Anies dan Jokowi Memiliki Visi yang Berbeda dalam Membangun Ibu Kota Nusantara (IKN)
Riva kemudian menjelaskan berbagai cara yang dilakukan SPBU untuk mengalihkan Pertalite Cs. Dia merujuk pada teknik "helikopter" di mana kendaraan yang sama berulang kali mengisi bahan bakar dengan menggunakan pelat nomor dan kode QR yang berbeda, sehingga mengakibatkan pemalsuan dan duplikasi dokumen. Teknik lain yang ia gambarkan adalah penggunaan bus wisata untuk mengangkut bahan bakar secara ilegal. Terakhir, beliau menyebutkan tren peningkatan pemalsuan dokumen pemerintah, dimana para nelayan dan petani terpaksa memberikan rekomendasi palsu ketika membeli bahan bakar bersubsidi dengan jerigen.
Pemberitaan terkini mengenai upaya Pertamina mencegah penipuan dan penyalahgunaan bahan bakar menandakan dedikasi mereka dalam memastikan distribusi bahan bakar bersubsidi secara baik. Mengingat kondisi perekonomian global saat ini, penting untuk mencegah kegiatan-kegiatan curang yang mengancam stabilitas perekonomian bangsa. Meskipun upaya-upaya ini mungkin tampak membosankan dan memakan waktu, hal ini merupakan langkah-langkah penting untuk memberantas korupsi dan memastikan bahwa sektor-sektor yang kurang beruntung masih memiliki akses terhadap bahan bakar dengan biaya yang terjangkau. Diharapkan perusahaan-perusahaan lain akan mengikuti langkah serupa dan mengambil langkah-langkah serupa untuk melindungi subsidi dan layanan bagi mereka yang paling membutuhkan.