Catatanfakta.com - Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) adalah konstitusi tertulis yang menjadi dasar hukum tertinggi di Republik Indonesia.
UUD 1945 disusun dan disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Soekarno dan Mohammad Hatta.
UUD 1945 terdiri dari 4 Bab dan 37 Pasal yang mencakup berbagai aspek pengaturan kehidupan bernegara, mulai dari pembukaan yang memuat dasar filsafat Pancasila sebagai dasar negara, struktur pemerintahan negara, hingga hak-hak asasi manusia dan kewajiban warga negara.
Baca Juga: Etnosentrisme, Prejudis, dan Diskriminasi Dapat Menjadi Sumber Permasalahan Bagi Bangsa Indonesia.
Struktur pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD 1945 bersifat presidensial, dengan pemisahan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Beberapa perubahan telah dilakukan atas UUD 1945 dalam bentuk amandemen.
Sejak tahun 1999 hingga 2002, UUD 1945 mengalami empat kali amandemen yang mencakup perubahan dan penambahan pasal-pasal terkait struktur pemerintahan, pemilihan presiden dan wakil presiden, lembaga-lembaga negara, serta peningkatan jaminan hak-hak asasi manusia.
Baca Juga: Contoh Diskriminasi Di Indonesia
Berikut adalah beberapa poin penting yang diatur dalam UUD 1945:
Bab I - Bentuk dan Kedaulatan: Menyatakan bahwa bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berkedaulatan rakyat dan memiliki sistem pemerintahan yang berbentuk republik.
Bab II - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR): Mengatur tentang kedudukan, kewenangan, serta mekanisme pemilihan anggota MPR dan DPR.
Bab III - Pemerintah: Mengatur tentang kekuasaan eksekutif yang dipegang oleh presiden dan wakil presiden, tugas-tugas pokok mereka, serta mekanisme pemilihan dan pelantikannya.
Bab IV - Kekuasaan Kehakiman: Menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh satu Mahkamah Agung dan satu Mahkamah Konstitusi.
Baca Juga: Contoh Etnosentrisme Di Indonesia