Catatanfakta.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan pernyataan yang menarik dalam acara Infrastructure Forum di The Kasablanka Hall, Kota Kasablanka, Jakarta, pada Rabu (13/9/2023).
Dalam acara tersebut, Jokowi menyoroti kekisruhan yang terjadi di Pulau Rempang terkait proyek Rempang Eco City.
Presiden menekankan bahwa masalah seperti yang terjadi di Pulau Rempang sebenarnya dapat diselesaikan di tempatnya tanpa harus melibatkan presiden.
Baca Juga: Optimis dalam Menanamkan Ideologi Pancasila Melalui Kampus Merdeka
Pemerintah daerah dan aparat setempat seharusnya dapat berkomunikasi dengan baik kepada masyarakat, tanpa harus mengandalkan peran presiden dalam menyelesaikan konflik tersebut.
"Masa urusan seperti ini harus sampai ke meja Presiden," ungkap Jokowi dengan nada heran atas perlunya keterlibatan presiden dalam masalah tersebut.
Jokowi juga menyoroti pentingnya pejabat yang bertanggung jawab dalam penyelesaian masalah dan pelaksanaan proyek.
Baca Juga: Ganjar Pranowo di Tayangan Azan Televisi: Politik Identitas atau Kebajikan?
Beliau menekankan bahwa jika ada kendala yang tidak dapat segera diatasi, hal tersebut harus segera dilaporkan kepada pejabat terkait, baik itu Dirjen atau Menteri yang terkait.
Jangan sampai terjadi kelambatan dalam penyelesaian masalah yang pada akhirnya merugikan masyarakat.
"Jangan sampai kita hanya berjanji tanpa tindakan nyata. Semua harus aman dan selesai tepat waktu, bukan hanya janji-janji yang tak kunjung terealisasi," papar Jokowi dengan nada tegas.
Baca Juga: Tugas dan Tanggung Jawab Seorang Manajer dalam Bidang Tertentu
Sebagai informasi, konflik di Pulau Rempang berkaitan dengan proyek Rempang Eco City yang akan menjadi lokasi pabrik yang dioperasikan oleh produsen kaca asal China, Xinyi Glass Holdings Ltd.
Proyek ini bernilai US$11,5 miliar dan akan berlokasi di Pulau Rempang. Konflik tersebut mencakup isu ganti rugi dan lokasi pemindahan warga setempat.