Catatanfakta.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Jansen Sitindaon, menyatakan bahwa jika Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) ingin melakukan cawe-cawe (interferensi) secara positif, seharusnya dia mencopot Moeldoko dari jabatannya sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP).
Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Jansen dalam acara Political Show di salah satu media tv pada Senin (5/6) malam. Saat ini diketahui bahwa Moeldoko terlibat dalam upaya pengambilalihan Partai Demokrat dari kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Dalam acara tersebut, Jansen awalnya menyebut pernyataan Deputi bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin, yang menjelaskan arti dari cawe-cawe yang dikemukakan Jokowi beberapa waktu lalu.
Baca Juga: ERICK THOHIR KANDIDAT KUAT CAWAPRES PRABOWO SUBIANTO
"Saya membaca rilis Bey Machmudin, beliau menyampaikan bahwa Pak Jokowi ingin cawe-cawe. Pertama, pemilu besok harus demokratis, jujur, dan adil. Kedua, ingin cawe-cawe agar tidak ada polarisasi. Ketiga, ingin cawe-cawe agar TNI, Polri, dan ASN tidak terlibat dalam politik praktis, tetap netral," ujar Jansen.
"Saya ingin mengatakan bahwa semua hal ini sudah diatur dalam undang-undang, bahkan jika Presiden tidak melakukan cawe-cawe, semuanya sudah ada dalam undang-undang," tambahnya.
Namun, jika memang ingin melakukan cawe-cawe secara positif, Jansen menantang Jokowi untuk menggunakan kewenangannya dengan melakukan reshuffle kabinet untuk mengganti Moeldoko.
Baca Juga: ERICK THOHIR KANDIDAT KUAT CAWAPRES PRABOWO SUBIANTO
"Reshuffle kabinet adalah bagian dari kewenangan Pak Jokowi, undang-undang mengaturnya sebagai hak prerogatif beliau, gunakanlah sekarang, Pak Jokowi. Itulah sebabnya kami dari Partai Demokrat, jika Anda benar-benar ingin melakukan cawe-cawe positif, buktikanlah. Reshuffle Moeldoko karena dia merusak demokrasi," ujarnya.
Jansen menyatakan bahwa Moeldoko bukanlah kader Partai Demokrat. Baginya, bahkan menjadi Ketua Partai Demokrat tingkat cabang saja Moeldoko tidak mampu, apalagi menjadi Ketua Umum.
"Dari semua hal yang disebutkan oleh Pak Bey, sebenarnya yang menjadi wewenang mutlak Pak Jokowi adalah mengganti Moeldoko, jika tujuannya tadi adalah ingin melakukan cawe-cawe untuk mendorong peserta pemilu besok bertarung secara adil," kata Jansen.