Catatanfakta.com— Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan agar pemerintah daerah tidak hanya mengeluhkan penurunan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat, tetapi segera melakukan efisiensi dan penyesuaian dalam pengelolaan anggaran.
Tito menilai, daerah seharusnya tidak berfokus pada nominal yang diterima, melainkan pada bagaimana dana tersebut bisa dikelola secara efektif untuk memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Daerah-daerah jangan melihat angka, misalnya selama ini dapat 100 terus menjadi 60, langsung bilang kurang,” ujar Tito kepada wartawan di Jakarta, Jumat (31/10/2025).
Menurut mantan Kapolri tersebut, kondisi fiskal nasional saat ini memang menuntut penyesuaian, termasuk penghematan di berbagai pos belanja yang tidak produktif.
Baca Juga: Akhir Perlawanan Sandra Dewi! Resmi Cabut Keberatan Aset, Siap Terima Nasib Harvey Moeis
Karena itu, ia meminta kepala daerah mulai mengubah pola pikir pengelolaan anggaran yang masih berorientasi pada rutinitas birokrasi.
“Yang perlu dilakukan adalah exercise, yaitu efisiensi belanja,” tegas Tito.
Soroti Pola Belanja Tak Efisien
Tito menyoroti adanya sejumlah pemborosan di daerah, terutama dalam bentuk perjalanan dinas dan rapat-rapat berlebihan.
Berdasarkan hasil pengawasan Kementerian Dalam Negeri, masih banyak pemerintah daerah yang menghabiskan anggaran untuk kegiatan administratif tanpa nilai tambah signifikan.
Baca Juga: Resmi! Harvey Moeis Dieksekusi ke Lapas Cibinong, Divonis 20 Tahun Bui dan Ganti Rugi Rp420 Miliar
“Begitu kita pelototin, ternyata perjalanan dinasnya terlalu banyak, rapatnya terlalu banyak, pemeliharaan-perawatan terlalu banyak,” kata Tito.
Ia mengingatkan agar pengeluaran daerah lebih difokuskan pada program-program yang berdampak langsung bagi masyarakat, bukan sekadar kegiatan seremonial atau birokratis.
“Belanjanya harus diefisiensikan, terutama yang di belanja untuk pegawai. Kalau gaji tidak, tapi belanja untuk birokrasinya itu harus disederhanakan,” ujarnya.
Fokus pada Program yang Menyentuh Masyarakat
Lebih lanjut, Tito menekankan bahwa dana APBD sebaiknya diarahkan untuk membiayai program prioritas yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur dasar, layanan pendidikan, dan kesehatan.
Ia mencontohkan Kabupaten Lahat yang berhasil menghemat hingga Rp 425 miliar dengan mengefisienkan belanja birokrasi tanpa mengganggu pelayanan publik.