Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar
Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan
Wakil Ketua Umum Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono
Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid
Kontroversi Tunjangan dan Kunjungan Kerja DPR
Seperti diketahui, DPR menjadi sorotan publik karena adanya tunjangan rumah senilai Rp 50 juta per bulan bagi setiap anggota dan kunjungan ke luar negeri yang dinilai berlebihan.
Besarnya tunjangan ini memicu unjuk rasa yang semula damai menjadi kericuhan di beberapa wilayah.
Langkah pencabutan tunjangan dan moratorium kunjungan kerja dianggap sebagai upaya DPR menyesuaikan diri dengan aspirasi rakyat dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.
Baca Juga: Gempar! Ahmad Sahroni Minta Maaf Publik Usai Rumahnya Dijarah Massa Demonstrasi
Pesan Presiden Prabowo
Presiden menegaskan, langkah ini harus menjadi momentum bagi seluruh anggota DPR dan partai politik untuk lebih berpihak pada kepentingan rakyat.
Pemerintah juga mendorong dialog terbuka dengan masyarakat, mahasiswa, dan tokoh aspiratif untuk menyampaikan pendapat secara damai.
"Langkah tegas ini adalah bagian dari komitmen negara mendengar aspirasi masyarakat, menjaga transparansi, dan menegakkan akuntabilitas," ujar Prabowo.
Pencabutan tunjangan anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja menjadi sorotan publik dan media nasional. Langkah ini diharapkan menumbuhkan kepercayaan publik terhadap DPR, sekaligus menegaskan bahwa aspirasi rakyat harus dihormati.