catatanfakta.com, Bandung – Sebuah langkah nyata kembali diperlihatkan Bupati Bogor, Rudy Susmanto, dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan taat hukum.
Pada Selasa, 15 April 2025, Rudy hadir di Gedung Pakuan, Bandung, dalam acara Coaching Clinic Manajemen ASN se-Jawa Barat. Acara ini tidak hanya menjadi wadah diskusi strategis antar pimpinan daerah, tetapi juga momentum penting untuk mempererat sinergi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum.
Dalam suasana formal namun sarat makna itu, turut hadir Gubernur Jawa Barat beserta jajaran kepala daerah lainnya se-Jabar. Mereka berkumpul bukan sekadar untuk bertukar pandangan, tetapi untuk menunjukkan tekad bersama dalam memperkuat manajemen ASN.
Baca Juga: Ratusan Kursi Roda dan Gerobak Usaha Dibagikan, Pemkab Bogor Banjiri Harapan Warga yang Rentan
Langkah yang ditunjukkan Bupati Rudy menjadi sorotan ketika ia menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat terkait penanganan permasalahan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Tak berhenti di situ, Komitmen Bersama juga ditandatangani antara seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kejaksaan Negeri se-Jawa Barat, mempertegas arah kebijakan yang pro pada kepastian hukum dan pelayanan publik yang berkualitas.
“Kegiatan hari ini adalah bentuk koordinasi antara para kepala daerah di Jawa Barat dengan Gubernur dan SKPD masing-masing. Kami juga menandatangani MoU dengan Kejaksaan sebagai komitmen bersama untuk menangani permasalahan hukum, khususnya di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara,” ujar Rudy kepada awak media, menggarisbawahi urgensi keterpaduan antarlembaga dalam mengurai berbagai persoalan birokrasi.
Rudy juga tak menutupi bahwa Kabupaten Bogor akan menindaklanjuti kerja sama ini secara konkret. Ia berencana menjalin kemitraan langsung dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor serta melibatkan seluruh jajaran SKPD agar sistem birokrasi di wilayahnya tidak hanya efisien, tetapi juga taat hukum. “Kami akan menyusun kerja sama serupa antara Pemerintah Kabupaten Bogor, Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, dan SKPD terkait, guna memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel,” ungkapnya menegaskan komitmen itu bukan sekadar simbolis.
Rudy menekankan bahwa reformasi ASN tak cukup hanya dengan pelatihan atau regulasi administratif. Ia menilai bahwa keberhasilan mewujudkan ASN yang profesional dan berintegritas sangat bergantung pada kolaborasi nyata antarinstansi, terutama dalam menghadapi dinamika hukum yang semakin kompleks. Ia menyebut Coaching Clinic ini sebagai bukti bahwa Pemerintah Daerah tak tinggal diam melihat berbagai celah hukum yang bisa mengganggu jalannya pemerintahan.
Momentum ini menjadi catatan penting bagi publik bahwa upaya perbaikan manajemen ASN di Jawa Barat tengah bergerak ke arah yang lebih terukur dan berbasis sistem hukum. Tak sekadar wacana, tetapi melalui langkah-langkah konkret yang melibatkan semua pemangku kepentingan, dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga lembaga hukum yang memiliki kewenangan langsung di bidang penegakan aturan.
Langkah yang diambil Rudy Susmanto dinilai menjadi contoh yang patut ditiru oleh daerah lain. Ia tak hanya datang menghadiri acara seremonial, tetapi turut membawa pulang gagasan dan komitmen yang siap diimplementasikan di wilayahnya. Dalam konteks reformasi birokrasi yang kerap kali mandek di tengah jalan, kehadiran seorang kepala daerah yang berani menggandeng institusi hukum sebagai mitra strategis adalah sebuah terobosan yang layak mendapat perhatian lebih.
Baca Juga: Pemkab Bogor Segera Bentuk Satgas Berantas Premanisme, Siap Wujudkan Keamanan Maksimal
Dengan langkah ini, Pemerintah Kabupaten Bogor di bawah kepemimpinan Rudy Susmanto tampaknya tengah menapaki jalan baru menuju tata kelola yang lebih modern, adaptif, dan berintegritas. Sebuah langkah kecil dari Bandung, namun berdampak besar bagi masa depan birokrasi di Tatar Sunda.