catatanfakta.com, Bandung – Momen bersejarah terjadi di DPRD Provinsi Jawa Barat pada Jumat (21/2/2025), saat Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi, resmi menggantikan Penjabat Gubernur Bey Machmudin.
Acara serah terima jabatan ini dihadiri langsung oleh berbagai kepala daerah se-Jawa Barat, termasuk Bupati Bogor Rudy Susmanto dan Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi.
Dalam pidatonya, Dedi Mulyadi memberikan penghormatan khusus kepada Bey Machmudin atas dedikasinya selama menjabat sebagai Pj Gubernur.
Baca Juga: 134 Ribu Guru Diniyah Terabaikan! Dedi Mulyadi Diminta Bertindak
Ia menegaskan bahwa kepemimpinan Bey telah memberikan teladan bagi birokrat Sunda dalam menjalankan roda pemerintahan secara profesional dan berintegritas.
Tak hanya seremoni, peristiwa ini juga menjadi awal dari berbagai gebrakan besar yang siap dijalankan oleh Gubernur Dedi Mulyadi.
Salah satu langkah strategisnya adalah pembangunan berbasis aglomerasi wilayah, yang bertujuan menciptakan rumah sakit spesialis di setiap ekskaresidenan.
Baca Juga: Deni Humaedi dan Dedi Mulyadi Hadiri Festival Budaya Dalam HUT Desa Cijayanti Ke 96
Dengan konsep ini, setiap daerah di Jawa Barat akan memiliki keunggulan tersendiri dalam layanan kesehatan, mulai dari spesialisasi paru-paru, kanker, hingga bedah saraf.
Dedi Mulyadi juga menyoroti pentingnya audit kesehatan bagi seluruh warga Jawa Barat. Ia menekankan bahwa layanan kesehatan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menghindari ketimpangan seperti kelangkaan serum anti-ular di daerah rawan gigitan ular.
Selain itu, ia menggaungkan gerakan makan bergizi gratis untuk anak-anak guna mencegah gizi buruk akibat pola konsumsi jajanan tidak sehat.
Baca Juga: Ketua DPRD Bogor Puji Langkah Strategis Gubernur Jawa Barat Tahun 2025
Dalam bidang infrastruktur, Dedi merancang peta pembangunan jangka pendek hingga 2027, dengan fokus pada peningkatan jalan provinsi, pembangunan ruang kelas baru, dan penyediaan listrik bagi lebih dari 150 ribu rumah tangga yang masih gelap gulita.
Ia menegaskan bahwa seluruh anggaran desa, kabupaten, dan provinsi harus selaras untuk memastikan kesejahteraan masyarakat.