Catatanfakta.com – Rencana efisiensi anggaran besar-besaran yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menuai kritik dari para ekonom. Pemangkasan anggaran hingga Rp 750 triliun dinilai tidak direncanakan dengan baik dan berisiko menghambat pertumbuhan ekonomi di 2025.
Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, menyebut kebijakan ini justru bisa memperlambat perputaran uang di daerah serta mengganggu berbagai program pemerintah.
"Kelihatannya efisiensi ini dilakukan secara brutal dan justru mengganggu program pemerintah sendiri. Kami di CELIOS memasang target pertumbuhan ekonomi 2025 hanya 4,7%, salah satunya karena efisiensi yang tidak terencana dengan baik," ujar Bhima, Minggu (16/2/2025).
Baca Juga: Prabowo Targetkan 6 Juta Penerima Makan Bergizi Gratis di Juli 2025: Uangnya Ada, Bung!
Ancaman Blunder: Investasi Terhambat hingga PHK Massal?
Bhima menyoroti bahwa pemangkasan anggaran yang tidak tepat bisa berdampak buruk, terutama jika dialihkan ke program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang pengelolaannya masih bermasalah.
Selain itu, sektor-sektor vital seperti perbaikan infrastruktur, layanan kesehatan, dan pendidikan juga terancam terganggu. Bahkan, menurutnya, pemotongan anggaran ini bisa memicu PHK besar-besaran di berbagai sektor, termasuk tenaga honorer yang berperan penting dalam pelayanan publik.
Ekonom INDEF, Rizal Taufikurohman, turut mengingatkan bahwa efisiensi bukan sekadar pemotongan anggaran, tetapi memastikan pengeluaran tetap tepat guna.
"Jika efisiensi dilakukan tanpa perencanaan matang, yang dikorbankan adalah masyarakat. Kita harus menghindari pemangkasan yang justru membebani rakyat, seperti pengurangan subsidi atau keterlambatan proyek infrastruktur vital," kata Rizal.
Target Penghematan Rp 750 Triliun, Seberapa Realistis?
Dalam pidatonya di HUT ke-17 Partai Gerindra (15/2), Presiden Prabowo menargetkan efisiensi anggaran tiga tahap dengan total Rp 750 triliun. Sebagian besar berasal dari dividen BUMN, di mana Rp 200 triliun masuk ke negara dan Rp 100 triliun dikembalikan ke BUMN.
Namun, apakah kebijakan ini benar-benar mampu menopang pertumbuhan ekonomi, atau justru menjadi bumerang bagi pemerintahan Prabowo?
Baca Juga: Dampak Pemangkasan Anggaran: SMK dan Pendidikan Vokasi di Ujung Tanduk!