catatanfakta.com - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Junaidi Samsudin, mengusulkan agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menggratiskan biaya vaksin meningitis untuk masyarakat yang akan melaksanakan ibadah haji dan umroh.
Langkah ini dinilai penting untuk meringankan beban masyarakat sekaligus meningkatkan akses layanan kesehatan bagi calon jamaah.
“Sekali lagi, saya akan mendorong agar Pemkab Bogor bisa mengcover biaya vaksin meningitis bagi jamaah haji ataupun jamaah umroh,” ujar Junaidi yang akrab disapa Junsam, Senin (18/11/2024).
Ia juga menekankan pentingnya kemudahan akses layanan vaksinasi, yang diharapkan tidak hanya tersedia di puskesmas dan RSUD, tetapi juga di tempat-tempat lain yang ditunjuk oleh pemerintah daerah.
Menurutnya, lokasi yang lebih dekat dan mudah dijangkau akan sangat membantu masyarakat.
Vaksin meningitis merupakan syarat wajib bagi calon jamaah haji dan umroh untuk melindungi tubuh dari infeksi bakteri penyebab radang selaput otak.
Baca Juga: Agus Salim Resmi Teruskan Perjuangan Rudy Susmanto di DPRD Kabupaten Bogor
Selain menjadi kebutuhan kesehatan, vaksin ini juga diwajibkan oleh Pemerintah Arab Saudi guna memastikan keamanan kesehatan selama pelaksanaan ibadah di Tanah Suci.
Menurut Junsam, usulan ini akan dibahas lebih lanjut dalam Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Bogor. Sebagai Sekretaris DPC PPP Kabupaten Bogor, ia optimis program ini dapat memberikan manfaat besar, terutama bagi masyarakat dari kalangan menengah ke bawah.
Ia berharap program ini dapat menjadi solusi nyata untuk mempermudah masyarakat Kabupaten Bogor yang akan berangkat haji dan umroh.
Baca Juga: Coffee Morning DPRD & Pemkab Bogor: Komitmen Bersama Realisasikan APBD yang Pro-Rakyat
Jika usulan ini direalisasikan, penggratisan biaya vaksin meningitis di Kabupaten Bogor tidak hanya meringankan beban finansial masyarakat, tetapi juga meningkatkan efisiensi dalam proses vaksinasi.
Dengan penyediaan layanan di lokasi-lokasi yang lebih dekat, calon jamaah diharapkan tidak lagi mengalami kesulitan mengakses vaksin. Selain itu, kebijakan ini dapat memperkuat sektor pelayanan kesehatan daerah dan membangun citra pemerintah yang peduli terhadap kebutuhan warganya.