Catatanfakta.com - Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) diresmikan sebagai pusat kendali yang akan menggantikan ibu kota Jakarta. Pemerintah telah memperkenalkan konsep pariwisata dan ekonomi kreatif yang akan dikembangkan di IKN.
Dalam sebuah konferensi pers yang digelar di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Jakarta Pusat, Menparekraf RI, Sandiaga Salahuddin Uno, menyoroti rencana untuk menjadikan pariwisata di IKN mengarah ke arah eco-tourism dan sustainable travel.
Dalam pengembangan ini, Sandiaga menyatakan bahwa pendekatan akan berbeda dari model resort besar yang konvensional.
Baca Juga: Dibalik Layar Film Horor Siksa Neraka: 5 Fakta Menarik yang Bikin Tepuk Jidat!
Sebagai contoh, dalam pembangunan hotel, prioritas akan diberikan pada konsep glamping yang lebih ramah lingkungan.
Hal ini sejalan dengan kajian yang menyimpulkan bahwa pendekatan pariwisata di IKN harus berfokus pada keberlanjutan dan kelestarian.
IKN direncanakan menjadi pusat kendali, sehingga Sandiaga menekankan pentingnya pengembangan destinasi wisata di sekitar Kalimantan.
Baca Juga: The Bequeathed: Sinopsis Terbaru Drakor Penuh Misteri yang Bikin Baper!
Beberapa destinasi wisata dan desa wisata seperti Desa Wisata Mentawir, Desa Budaya Pampang, Rumah Adat Lamin, Kebun Raya Balikpapan, Pantai Tanah Merah, dan Bukit Bangkirai perlu diperhatikan untuk dikembangkan lebih lanjut.
Sandiaga juga menyoroti pentingnya aksesibilitas dan penggunaan teknologi dalam mendukung pariwisata dan ekonomi kreatif di daerah tersebut.
Tantangan-tantangan seperti peningkatan atraksi, fasilitas akomodasi, sertifikasi CHSE, serta kesiapan teknologi menjadi fokus utama dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di IKN.
Baca Juga: Timnas Indonesia Akan Tampil di Toulon Cup 2024 Meski Gagal di Olimpiade Paris
Dalam upaya pemasaran, Sandiaga berencana untuk mempromosikan IKN kepada wisatawan nusantara, dengan menyusun paket wisata yang menarik, termasuk paket wisata desa. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan eksposur dan minat wisatawan terhadap IKN.
Sebanyak 13 dari 82 desa wisata di Kalimantan Timur telah masuk dalam ADWI. Pemerintah akan terus berupaya untuk meningkatkan jumlah desa wisata, karena Kalimantan Timur sebagai calon ibukota perlu memiliki lebih banyak desa wisata dan pengembangan ekonomi yang berkelanjutan.