Catatanfakta.com -Jakarta - Dalam janji yang mengejutkan, calon presiden nomor urut dua Prabowo Subianto telah berkomitmen untuk menghentikan impor bahan bakar minyak (BBM) jika terpilih dalam Pilpres 2024.
Dengan visi memajukan Indonesia sebagai satu-satunya negara di dunia yang sepenuhnya menggunakan bahan bakar berenergi hijau, Prabowo meyakinkan publik bahwa solusi terletak pada biofuel dari kelapa sawit, jagung, dan tebu.
Namun, apakah impian swasembada energi ini bisa diwujudkan dalam waktu dekat? Direktur Kajian Agraria Center of Economic and Law Studies, MHD Zakiul Fikri, mengungkapkan bahwa Indonesia sudah menjadi negara ketiga terbesar dalam konsumsi bahan bakar nabati di dunia. ]
Baca Juga: Honor Rilis Smartphone Terbaru: Honor 100 dan Honor 100 Pro!
Meskipun demikian, masih ada jarak yang signifikan dengan negara seperti Amerika Serikat dan Brasil.
Kritik pun muncul terkait program food estate yang dijalankan oleh Kementerian Pertahanan di bawah kepemimpinan Prabowo.
Meski diharapkan dapat mendukung swasembada pangan, program ini dinilai kurang memperhatikan aspek regulasi yang adil dan dampak lingkungan.
Baca Juga: Lazio dan Dortmund Menggebrak! Hasil Liga Champions Tadi Malam Bikin Mata Melotot
Sejumlah akademisi dan organisasi masyarakat sipil menyatakan keprihatinan terhadap kurangnya perhatian terhadap masyarakat rentan, seperti masyarakat adat.
Pengamat Energi dari Universitas Padjadjaran, Yayan Satyakti, memperingatkan bahwa janji Prabowo untuk menghentikan impor BBM tidak dapat segera diwujudkan.
Dengan pasokan minyak dan gas Indonesia yang jauh lebih kecil daripada permintaan, dibutuhkan waktu yang signifikan untuk membangun infrastruktur pasar dan ekosistem industri biofuel.
Baca Juga: Pati, Jawa Tengah - Subaru BRZ 2 Pintu Jadi Hadiah Pernikahan, Warganet Heboh
Untuk menghadapi tantangan ini, Yayan merekomendasikan pembangunan infrastruktur kilang biofuel dalam tiga tahun pertama, dengan fokus pada fatty acid methyl ester (FAME) sebagai campuran biosolar.
Namun, ia juga menekankan perlunya konsistensi dan komitmen kuat dari pemerintah dalam membangun infrastruktur dan regulasi yang diperlukan.