Pada era Orde Baru, sistem checks and balances belum diterapkan secara efektif di Indonesia.
Prinsip ini baru mulai diterapkan setelah berakhirnya era dua orde (orde lama dan orde baru) .
Pada era Reformasi, tuntutan untuk menerapkan mekanisme checks and balances menjadi salah satu fokus utama dalam rangka menciptakan penyelenggaraan negara yang jauh dari kesewenang-wenangan dan akuntabel .
Baca Juga: Penjelasan tentang Frasa nominal (noun phrase)
Untuk mencapai tujuan tersebut, amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dilakukan untuk mengurangi wewenang eksekutif dan mengatur kembali wewenang lembaga legislatif dan yudikatif .
Hal ini sejalan dengan sistem trias politika yang melibatkan lembaga yudikatif, eksekutif, dan legislatif, yang diatur oleh UUD 1945 .
Sebelum amandemen, ketiga lembaga ini disebut sebagai lembaga tinggi negara, namun setelah amandemen UUD 45, mereka disebut sebagai lembaga negara .
Dengan adanya perubahan ini, sistem checks and balances diharapkan dapat berfungsi dengan baik untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan menciptakan pemerintahan yang lebih demokratis dan transparan di era Reformasi .
Baca Juga: Prinsip-Prinsip Membangun Masyarakat yang Beradab dan Sejahtera
Berdasarkan amandemen UUD 1945, sistem ketatanegaraan Indonesia menganut prinsip checks and balances, di mana tiga bidang kekuasaan (lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif) dapat saling mengontrol dan terjadi keseimbangan kekuasaan .
Amandemen ini menghasilkan sistem checks and balances antara lembaga-lembaga negara .
Mekanisme checks and balances di Indonesia lahir bersamaan dengan berubahnya susunan kelembagaan negara yang tidak lagi subordinatif dikarenakan amandemen UUD 1945 .
Mekanisme ini memiliki dampak positif, seperti mencegah dominasi dan kesewenangan dari salah satu lembaga, tetapi juga memiliki dampak negatif, seperti ketika tidak ditemukan kesepakatan dalam perundingan yang berimbas pada kebentukan dan penghentikan proses pembuatan undang-undang .
Dari informasi yang ada, dapat disimpulkan bahwa lembaga-lembaga negara di Indonesia sudah menerapkan prinsip checks and balances.